AS Berencana Memotong anggaran PBB Terkait Kasus Yerusalem

Donald Trump dalam beberapa minggu terakhir ini telah beberapa kali mengancam akan memangkas dana yang mereka kucurkan kepada PBB serta Negara-negara anggota organisasi multilateral tersebut.

 

Menurut analisis surat kabar The New York Times, preteks dari seluruh ultimatum tersebut selalu dengan nada yang sama: Bila tak ingin Amerika mengurangi atau memutus anggaran dana bagi mereka, PBB serta seluruh Negara anggota harus patuh kepada AS.

 

Ultimatum terbaru yang dilontarkan pada 24 desember 2017 tersebut mengatakan bahwa AS akan memangkas dana untuk PBB pada periode 2018-2019 hingga sebesar US$ 285 juta.

 

Perwakilan Tetap (Duta Besar) AS di PBB, Nikki Haley, menyatakan bahwa pemangkasan anggaran tersebut diperlukan karena AS menganggap bahwa organisasi terlalu boros serta kurang efisien dalam pengelolaan dana. Masih menurut Haley, pihaknya tak akan membiarkan PBB untuk memanfaatkan kemurahan hati Amerika lagi, dan pihaknya juga terus mencari cara agar PBB dapat berpihak terus-menerus pada kepentingan Amerika.

 

Beberapa jam sebelum  Majelis Umum PBB mengadakan sidang untuk melakukan voting berkaitan dengan rancangan resolusi untuk menolak klaim Presiden Amerika tersebut atas Yerusalem sebagai ibukota Israel, AS juga meluncurkan ultimatum bernada sama pada 21 desember 2017.

 

Trump mengancam akan menghentikan bantuan kucuran dana senilai miliaran dolar AS bagi Negara-negara yang mendukung rancangan resolusi tersebut.

 

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa ia akan “mengingat” Negara-negara mana saja yang mendukung terjadinya resolusi tersebut. Pernyataan tersebut dikatakan saat Amerika mengalami kekalahan telak pada sidang darurat Majelis Umum PBB.

 

Sebagaimana yang dikutip oleh The Guardian, Kamis 21 desember  2017, Trump mengatakan, Amerika akan lebih banyak menghemat, bila Negara-negara yang pernah menerima ratusan dolar dari negaranya memilih untuk melawan AS.

 

Keputusan AS memancing kritik

Sejumlah pengamat politik faktanya mengritik rencana ultimatum anggaran tersebut serta menganggap bahwa rencana kebijakan tersebut justru akan menimbulkan akibat buruk untuk Amerika sendiri pada beberapa waktu ke depan.

 

Hal senada dikatakan oleh Stewart Patrick pada The New York Times, analis senior untuk Council on Foreign Relations itu menegaskan bahwa Negara lain akan kehilangan rasa respek mereka kepada Negara Paman Sam itu.

 

Selain itu ultimatum tersebut juga akan menghancurkan hubungan diplomatic yang sebelumnya terjalin baik antara  AS dengan PBB, dan meggeser dinamika diplomasi menjadi seolah-olah bisnis yang hanya mengutamakan uang.

 

Masih menurut Patrick, seharusnya hubungan diplomatic dengan luar negeri bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya seperti jual beli Dewa poker seperti ini.

 

Tetapi ada pula analis yang  mempunyai pendapat lain, dengan tak terlalu mempermasalahkan rencana AS untuk memangkas anggaran organisasi multilateral bangsa-bangsa tersebut. Menurut Louis Charbonneau, Direktur Bidang PBB untuk Human Right Watch, dengan memangkas anggaran, tak berarti AS turut memperkecil  keikutsertaannya pada PBB terutama atas timbulnya berbagai masalah yang berkaitan dengan HAM.

 

Sementara menurut situs berita politik The Hill, walaupun masih merupakan rencana tetapi pemangkasan anggaran tersebut diperkirakan akan memberikan efek yang cukup signifikan karena AS adalah salah satu penyumbang dana utama PBB. Dari total anggaran tahunan PBB, AS berkontribusi hingga sebesar 22%.

 

Ini artinya sumbangan AS mencapai US$ 1.2 miliar dari keseluruhan total biaya operasional tahunan BPP yang jumlahnya mencapai US$ 5.4 miliar. Untuk mendanai operasi penjaga perdamaian PBB, AS juga berkontribusi cukup besar, yaitu mencapai 28.5% atau sekitar US$ 6.8 milar.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *